Siapa yang banyak uangnya itu yang kita pilih.

Pernyataan ini hampir setiap hari kita dengar jelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) dimana program kerja tak lagi menjadi topik utama pembahasan di masyarakat.

Perilaku politik transaksional ini entah bermula dan berakhir dimana yang pasti masyarakat sudah melekat pemikiran bahwa PILKADA akan mendatangkan reziki yang seolah-olah turun dari langit, kira-kira seperti itu.

Pada pemilihan umum (Pemilu) masa kini, politik transaksional masih menjadi momok yang tak terhapuskan dalam kehidupan demokrasi. Situasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap integritas sistem Pemilu kita. Alih-alih demokrasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada para calon pemimpin atau legislator, seringkali berubah menjadi transaksi jual beli suara.

Politik Transaksional

Politik transaksional mengacu pada aktivitas politik di mana dukungan elektoral atau politik diperjualbelikan dalam bentuk transaksi melibatkan uang dan barang. Fenomena ini semakin banyak muncul di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Politik ini sering terjadi dalam kampanye PILKADA, kandidat atau partai politik menawarkan imbalan materi kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan dalam Pemilu.

Praktik ini tumbuh subur karena beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, pendidikan politik, ketidakpercayaan terhadap integritas sistem politik dan dominasi elit politik yang cenderung memanfaatkan ketimpangan ekonomi untuk mendapatkan suara. Politik transaksional tidak hanya melemahkan hakikat demokrasi, idealnya mengutamakan Pemilu berdasarkan ide, gagasan dan agenda, namun juga melemahkan legitimasi pejabat terpilih.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik Transaksional

Partisipasi masyarakat merupakan fenomena yang mempunyai dampak besar terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Politik transaksional terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi dan menerima suap atau imbalan lainnya untuk menguntungkan pihak tertentu.

Memahami pendorong, dampak dan solusi politik transaksional sangat penting untuk menciptakan proses politik yang lebih adil, transparan dan diarahkan pada kesejahteraan kolektif. Salah satu motivasi utama terlibat dalam politik transaksional adalah ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Masyarakat merasa suaranya tidak didengar cenderung mencari cara lain untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan.

Dampak Politik Transaksional terhadap Demokrasi

Politik transaksional mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan proses pemilu hanya sekedar transaksi ekonomi, namun juga melemahkan fondasi demokrasi, partisipasi politik yang bebas dan adil berdasarkan pilihan yang sah. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah menurunnya kualitas kepemimpinan dan kebijakan akibat proses politik yang tidak sehat.

Politik cara ini melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih, politik transaksional memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, praktik ini juga menghambat munculnya kandidat yang kompeten dan berintegritas. Sistem yang diwarnai oleh politik transaksional membuat kandidat dengan modal finansial besar cenderung lebih diuntungkan, terlepas dari kualitas dan program kerja mereka. Mengakibatkan marginalisasi terhadap kandidat yang memiliki integritas tinggi dan visi jangka panjang, tetapi tidak mampu bersaing secara finansial.

Politik Transaksional dan Psikologi Positif

Berpijak pada politik transaksional dan psikologi positif merepresentasikan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam melihat interaksi manusia. Politik transaksional, yang sering kali diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada keuntungan dan pertukaran material, menyoroti bagaimana individu berinteraksi satu sama lain berdasarkan kepentingan pribadi dan keuntungan yang dapat diperoleh. Menjadikan hubungan antara individu sering kali bersifat sementara dan didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu.

Psikologi positif menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna dan kepercayaan. Melihat sudut pandang politik, kepercayaan antara pemilih dan pemimpin sangat penting untuk menciptakan partisipasi yang sehat. Ketika politik transaksional menguasai, hubungan ini menjadi terdistorsi oleh insentif material. Namun, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tujuan bersama, keterlibatan masyarakat dapat diperkuat, menghasilkan hubungan yang lebih positif dan sehat antara pemimpin dan rakyat.

Menurut penulis, melalui sudut pandang psikologi positif, politik transaksional dan keterlibatan masyarakat memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Politik transaksional, yang sering kali ditandai dengan pertukaran barang material dengan suara dan kepentingan jangka pendek, dapat merusak kepercayaan, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Individu merasa bahwa partisipasi politik kurang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan apatis, hilangnya harapan dan rendahnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Sebaliknya, pendekatan psikologi positif dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Menekankan pentingnya makna, keterhubungan, dan optimisme, psikologi positif mendorong masyarakat untuk melihat partisipasi politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup. Edukasi politik yang berbasis pada prinsip-prinsip psikologi positif dapat membantu individu memahami nilai kontribusi mereka, bukan hanya secara materiil, tetapi juga dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.